AD-ART KPNI

ANGGARAN DASAR/ ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) 

KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA (KPNI)

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1) KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA dan kemudian disingkat dengan “KPNI” berkedudukan di:
Jalan: Jl.Yos Sudarso, No.47-49, RT.05 RW.03.
Kelurahan: Genuk barat
Kecamatan: Ungaran
Kabupaten: Semarang
Propinsi: Jawa Tengah

BAB II
ASAS, LANDASAN DAN PRINSIP

Pasal 2

1) KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA (KPNI) berasaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

2) KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA (KPNI ) berlandaskan keadilan,kekeluargaan dan kegotong royongandengansemangat saling menolong dan saling menguatkan.

3) KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) menegakkan prinsip-prinsip ekonomi sebagai berikut:
a. Kekayaan adalah amanah Tuhan yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
b. Manusia diberi kebebasan berusaha secara bersesuaian dengan ketentuan.
c. Menjunjung tinggi keadilan serta pemusatan sumber daya manusia dan ekonomi demi kemaslahatan bersama.

4) KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) menegakkan prinsip-prinsip koperasi, sebagai berikut:
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
b. Keputusan ditetapkan secara Rapat dan dilaksanakan secara konsisten serta konsekwen.
c. Pengelolaan dilakukan secara kooperatif, transparan dan profesional.
d. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha Koperasi.
e. Pemberian balas jasa atas modal dilakukan secara terbatas dan proporsional menurut sistem bagi hasil.
f. Jujur, amanah, mandiri.
g. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya informasi secara optimal.
h. Menjalin dan menguatkan kerjasama diantara anggota dan antar koperasi dengan koperasi dan atau lembaga lainnya.

BAB III
TUJUAN, FUNGSI, DAN PERAN

Pasal 3

1) KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA (KPNI) bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan.
2) KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) berfungsi dan berperan:
a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya
b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggotanya supaya menjadi lebih amanah, lebih professional serta konsisten dan konsekwen di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomidan prinsip-prinsip koperasi.
c. Sebagai mediator antara penyandang dana dengan pengguna dana sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan dana dan asset.
d. Menguatkan kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama dan melakukan kontrol terhadap KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) secara efektif dan efisien.
e. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja bagi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
f. Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota secara optimal dan berkesinambungan.

BAB IV
USAHA

Pasal 4

1) Usaha KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) meliputi semua usaha yang halal, baik, danbermanfaat serta menguntungkan dengan sistim bagi hasil, sesuai dengan ketentuan danundang undang Koperasi Indonesia.
2) Untuk menjalankan fungsi dan perannya sebagaimana tersebut dalam pasal 3, secara khusus “KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA” melakukan usaha-usaha sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan “ usaha simpananan bersama”, yaitu usaha menggalang dana dan menyalurkan dana untuk pembiayaan usaha-usaha anggota dengan system bagi hasil dalam arti seluas-luasnya.
b. Menyelenggarakan usaha-usaha lain di bidang keuangan untuk kemajuan KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA dan Anggota, sejauh tidak bertentangan dengan asas, landasan,tujuan, dan prinsip KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA serta ketentuan yang berlaku
c. Mengembangkan usaha-usaha sektor riil dalam bidang kesehatan seperti pembangunan Rumah sakit atau Klinik atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Masukan Jenis usaha : 1) Koperasi simpan pinjam, 2) Koperasi Serba Usaha dan 3 ) produksi
Pasal 5
1) Bekerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya untuk meningkatkan kemampuan usaha anggota koperasi.
2) Usaha- usaha yang diselenggarakan koperasi tunduk pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB V
PERLENGKAPAN KOPERASI

Pasal 6

Perlengkapan KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) terdiri dari:
a. Rapat anggota tahunan (RAT)
b. Pengurus
c. Pengawas

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 7

Pengertian Keanggotaan
1) Anggota KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESI (KPNI) adalah pemilik sekaligus pengguna usaha.
2) Keanggotaan KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) melekat pada diri sendiri anggota dan tidak bisa dipindah tangankan.
3) Yang dapat menjadi anggota KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Berprofesi Perawat.
b. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum.
c. Menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib.
d. Menyetujui Anggaran Dasar ( AD ) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta Peraturan Koperasi yang berlaku.
4) Keanggotaan KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA (KPNI) mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota.
5) Seseorang yang akan masuk menjadi anggota KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA (KPNI) harus :
a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurus.
b. Bilamana pengurus menolak permohonan dimaksud, maka yang berkepentingan dapat meminta pertimbangan Rapat Anggota.

Pasal 8

Setiap anggota berkewajiban:
a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus, dan Keputusan RapatAnggota.
b. Membayar simpanan pokok, simpanan wajib, serta simpanan lainnya yang telah diputuskan oleh Rapat Anggota.
c. Berpartisipasi dalam usaha – usaha yang diselenggarakan oleh KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA ( KPNI )
d. Mengikuti kegiatan pembinaan dan kegiatan lainnya baik yang bersifat perorangan maupun kelompok yang diselenggarkan dan atau difasilitasi oleh KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA ( KPNI ).Mengembangkan dan memelihara kebersamaan dengan semangat saling menolong dan saling menguatkan
e. Menanggung kerugian KOPERASI KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) sesuai ketentuan Anggaran Dasar ini.

Pasal 9

Setiap anggota berhak:
a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
b. Memilih dan atau dipilih menjadi Anggota Pengurus atau Pengawas.
c. Meminta diadakan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa sesuai ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar ini.
d. Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta dengan cara baik dan santun untuk kemaslahatan bersama.
e. Mendapatkan pelayanan dari KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA (KPNI ) yang sama untuk semua anggota

Pasal 10

1) Keanggotaan berakhir, bilamana anggota:
a. Meninggal dunia, segala haknya akan di kembalikan kepada ahli waris, kecuali ada anaknya yang menjadi perawat maka akan di lanjutkan oleh ahli waris dan jika penerusnya tidak ada yang berprofesi Perawat maka akan di masukkan sebagai Mitra Usaha sesuai dengan AD/ART yang berlaku.
b. Berhenti atas permintaan sendiri
c. Diberhentikan oleh pengurus karena:
(1) Tidak memenuhi syarat-syarat keanggotaan
(2) Tidak ikut berpartisipasi di “KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA)” selama satu tahun berturut-turut dan melalaikan kewajibannya sebagai anggota tiga kali berturut-turut.
(3) Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan atau melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan keputusan pengawas/penasehat.
2) Permintaan berhenti sebagai anggota harus dilakukan secara tertulis oleh pengurus.
3) Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan keanggotaan dalam buku daftar anggota.
4) Seseorang yang diberhentikan oleh pengurus sebagai anggota dapat meminta pertimbangan kepada Rapat anggota berikutnya.

Pasal 11

1) Seorang anggota yang belum memenuhi syarat keanggotaannya maka status keanggotaannya diakui sebagai calon anggota.
2) Calon anggota adalah seseorang yang:
a. Belum melunasi simpanan pokok sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini (baru membayar tidak lebih dari 25%).
b. Belum dicatat di dalam dan menandatangani buku daftar anggota.
c. Belum mempunyai kartu anggota.
3) Calon anggota berkewajiban:
a. Melunasi simpanan pokok dan membayar simpanan wajib sesuai keputusan Rapat Anggota.
b. Menaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan Peraturan Khusus.
c. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA (KPNI).
d. Memelihara nama baik dan kebersamaan dalam KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA)
e. Menanggung kerugian KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) sesuai ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar ini.
4) Calon anggota berhak:
a. Memperoleh pelayanan dari KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) .
b. Menghadiri Rapat anggota.
c. Mengajukan pendapat dan saran.

Pasal 12

1) Disamping anggota dimaksud dalam pasal 7, KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) dapat menerima anggota yang berstatus Mitra Usaha dari berbagai profesi lainnya.
2) Keanggotaan Mitra Usaha tidak dapat dipindahtangankan
3) Yang dapat diterima menjadi Mitra Usaha adalah:
a) Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan keanggotaan kecuali persyaratan yang tersebut dalam pasal 7 ayat 3 butir a dan atau butir c.
b) Warga Negara Asing (yang memiliki kartu izin masuk) yang bertempat tinggal dan bekerja di Indonesia.
4) Kewajiban, hak-hak, dan ketentuan administrasi Mitra Usaha diatur dalam anggaran rumah tangga.

BAB VII
RAPAT ANGGOTA

Pasal 13

1) Rapat Anggota merupakan Dewan Tertinggi dalam pengambilan keputusan KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) .
2) Rapat anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
3) Rapatanggota mempunyai wewenang menetapkan:
a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
c. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas.
d. Mensyahkan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya termasuk laporan keuangan/neraca dan perhitungan hasil usaha.
e. Mensyahkan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA (KPNI).
b. Pembagian Sisa Hasil Usaha penggabungan, peleburan, pembagian, serta pembubaran KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA (KPNI).
4) Rapat arah Anggota berhak meminta keterangan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi.
5) RapatAnggota untuk mensyahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku lampau.
6) Rapat anggota dapat diadakan atas:
a. Permintaan tertulis oleh 25% dari jumlah anggota.
b. Keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 14

1) RapatAnggota sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota.
2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai maka pelaksanaan Rapat anggota ditunda untuk paling lama 10 (sepuluh) hari dengan pemberitahuan tertulis kepada anggota.
3) Apabila pada pelaksanaan RapatAnggota kedua seperti dimaksud dalam ayat (2) Kehadiran anggota dapat dipenuhi secara elektronik. Kehadiran anggota diwakili oleh 2 orang dari masing-masing daerah kuorum tetap tidak tercapai dan ketentuan ayat (2) itu telah dilaksanakan, maka Rapat Anggota dapat dilaksanakan dan keputusannya sah serta mengikat semua Anggota.

Pasal 15

Dalam hal dikarenakan besarnya jumlah anggota dan keadaan serta sifat pekerjaan Anggota,
Rapat Anggota dapat dilaksanakan melalui sistim perwakilan, yang ketentuan dan tata
caranya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
a) Anggota yang tidak bisa menghadiri dalam Rapat Anggota dikarenakan berhalangan bisa mewakilkan atau memberikan Surat kuasa atau menyatakan pendapat dan keputusannya melalui surat resmi bermaterai yang sudah di tanda tanganinya atau melalui polling atau voting online jika diperlukan.
b) Sedang melaksanakan tugas atau bekerja di tempat lain dan tidak bisa meninggalkan pekerjaanya.

Pasal 16
1) Keputusan Rapat Anggota ditetapkan dengan cara Rapat untuk mufakat
2) Dalam hal Rapat Anggota tidak dapat mencapai keputusan secara mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir dengan ketentuan:
a. Setiap anggota yang hadirmempunyai 1 (satu) hak suara.
b. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada orang lain.
c. Pengambilan suara bisa melalui voting langsung dan voting online.

RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA

Pasal 17
1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada pasal 13 KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA dapat melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya pada Rapat Anggota.
2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan atas:
a. Permintaan tertulis sekurang-kurangnya 25% jumlah anggota.
b. Keputusan Rapat Pengurus dalam rangka pengembangan koperasi.
c. Permintaan Pengawas secara tertulis.
3) Rapat Anggota Luar Biasa berwenang :
a. Dalam hal adanya perubahan Anggaran Dasar, pembubaran, penggabungan, pembagian,peleburan koperasi, dan atau penutupan usaha simpan pinjam bagi hasil.
b. Memberhentikan Pengurus, Pengawas dan Anggota yang melanggar ketentuan dan atau tidak menaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota.
4) Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa ditetapkan dengan cara Rapat untuk mufakat. Dalam hal Rapat Anggota tidak dapat mencapai keputusan secara mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir dengan ketentuan:
a. Setiap anggota yang hadirmempunyai 1 (satu) hak suara
b. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada orang lain masukan PRA RAT, Hak suara disesuaikan dengan mandat dari daerah.

Pasal 18
1) Untuk merubah Anggaran Dasar KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA), diadakan Rapat Anggota Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah Anggota dan keputusannya sah apabila disetujui oleh paling kurang ¾ dari jumlah anggota yang hadir.
2) Untuk membubarkan, menggabungkan, membagi, melebur KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA ( KPNI ) dan atau penutupan harus diadakan Rapat Anggota Luar Biasa yang harus dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan keputusannya sah bila disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota yang hadir
3) Dalam hal perubahan Anggaran Dasar harus diadakan karena ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Rapat Anggota Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar sah apabila dihadiri oleh 20% dari jumlah Anggota.

Pasal 19
Acara Rapat Anggota antara lain:
1) Pembukaan.
a. Pengantar.
b. Laporan singkat Pengurus.
c. Sambutan-sambutan.
2) Acara Pokok
a. Penyampaian kuorum rapat.
b. Pengesahan acara rapat.
c. Pembacaan dan pengesahan berita acara Rapat Anggota tahun yang lampau.
d. Laporan pertanggungjawaban Pengurus.
e. Laporan hasil pengawasan Pengawas.
f. Pembacaan rencana kerja, rencana Anggaran pendapatan dan belanja KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA (KPNI) .
g. Pandangan umum.
h. Pengesahan-pengesahan.
i) Laporan pertanggungjawaban Pengurus.
ii) Laporan hasil pengawasan Pengawas.
iii) Rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA (KPNI).
iv) Penetapan pembagian Sisa Hasil Usaha.
i. Pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas.
j. Pembacaan do’a.
k. Penutup

BAB VIII
PENGURUS

Pasal 20

1) Pengurus Koperasi merupakan mandataris Rapat Anggota yang dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota.
2) Pemilihan Pengurus dilakukan secara Rapat dan tata cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)
3) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus adalah Anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Bertakwa kepada Allah SWT.
b. Memiliki sifat adil dan jujur, mampu melaksanakan tugas secara fisik dan mental serta cakap untuk mengemban amanah sebagai pengurus koperasi.
c. Mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas khususnya tentang kelembagaan ekonomi dan perkoperasian.
d. Sudah menjadi Anggota Koperasi minimal 1 (satu) tahun serta memperlihatkan loyalitas dan disiplin yang tinggi dalam mengembangkan koperasi.
e. Tidak menjadi anggota organisasi yang dilarang oleh pemerintah.
f. Tidak pernah dihukum akibat melakukan perbuatan tercela.
4) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan Anggota Pengurus yang masa jabatannya habis dapat dipilih kembali maksimum 1 (satu) periode berikutnya.
5) Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dengan susunan sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
6) Nama dan susunan Pengurus dicatat dalam buku daftar pengurus.( KPNI dapat membentuk kepengurusan daerah untuk membantu kepengurusan pusat)
7) Terhadap pihak ketiga maka yang berlaku sebagai Anggota Pengurus hanyalah mereka yang dicatat selaku itu dalam buku daftar pengurus.
8) Anggota Pengurus tidak boleh merangkap menjadi Anggota pengurus primer Koperasi lain
9) Sebelum memangku jabatannya, anggota pengurus harus mengangkat sumpah/janji dihadapan Rapat Anggota yang tatacara dan pengaturannya diatur dalam anggaran Rumah Tangga. ( Tatib disesuaikan menjadi 4 tahun)

Pasal 21
1) Pengurus bertugas dan berkewajiban untuk:
a) Melaksanakan keputusan hasil Rapat anggota serta memimpin organisasi dan usaha KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA (KPNI).
b) Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA (KPNI) dihadapan maupun diluar pengadilan.
c) Menyelenggarakan Rapat Anggota dan Rapat Pengurus.
d) Menyelenggarakan administrasi organisasi “KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA)” antara lain:
i) Menyelenggarakan pencatatan dan pemeliharaan Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengurus, dan Buku Daftar Pengawas, Notulen Rapat Anggota, dan Rapat Pengurusserta buku-buku lainnya yang diperlukan.
ii) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan teratur.
iii) Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA (KPNI) .
iv) Membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
e) Membantu Pengawas, akuntan publik serta pemerintah dalam melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan dengan memberikan keterangan, memperlihatkan segala buku/catatan, warkat, persediaan barang/alat perlengkapan dan lain sebagainya yang diperlukan.
f) Memberikan penjelasan kepada anggota agar segala ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus, serta Keputusan Rapat Anggota dan peraturan lainnya diketahui dan dimengerti.
g) Memelihara kerukunan di antara Anggota, sesama Pengurus dan Pengawas serta mencegah hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan.
h) Memfasilitasi anggota dalam mengembangkan secara partisipatif organisasi dan kelompok-kelompok usaha anggota yang dibentuk menurut satuan wilayah dan atau aktifitas/pekerjaan/profesi anggota dan atau persamaan kepentingan lainnya.
i) Menanggung segala kerugian yang diderita oleh koperasi sebagai akibat kelalaian dalam melaksanakan tugasnya:
i) Jika kerugian yang timbul diakibatkan oleh kelalaian seseorang atau beberapa orang anggota pengurus yang bersangkutan menanggung kerugian yang diderita koperasi
ii) Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan oleh rapat pengurus, maka semua anggota pengurus menanggung kerugian yang diderita koperasi
2) Tugas pokok masing-masing anggota pengurus ditetapkan dalam peraturan khusus yang disahkan dalam rapat pengurus.

Pasal 22

1) Setelah tahun buku KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) ditutup, paling lambat 1(satu) bulan sebelum Rapat Anggota Tahunan Pengurus menyusun Laporan Tahunan, memuat antara lain:
a. Keadaan organisasi dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dicapai.
b. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku, dan perhitungan hasil usaha tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.

2) Laporan tahunan harus ditandatangani oleh semua Anggota Pengurus apabila salah seorang Anggota Pengurus tidak bersedia menandatangani laporan tahunan, yang bersangkutan harus memberikan alasannya secara tertulis.

3) Pengurus harus memberikan laporan kepada pemerintah tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) sekurang-kurangnya anggota 1 (satu) tahun sekali.

4) Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat pencatatan dalam buku daftar anggota.

5) Pengurus harus berusaha agar pengawasan dan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas, akuntan publik, dan pemerintah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini tidak dihambat oleh anggota Pengurus maupun Pengelola dan Karyawan.

Pasal 23
Pengurus berhak dan berwenang antara lain:
a. Mengangkat dan memberhentikan Pengelola (manajemen) sesuai perkembangan koperasi dengan ketentuan:
i) Rencana pengangkatan pengelola diajukan terlebih dahulu kepada Rapat Anggota untuk mendapatkan persetujuan.
ii) Kegiatan yang dilaksanakan pengelola tidak mengurangi tanggung jawab pengurus.
b. Menggunakan fasilitas dan sarana yang tersedia sesuai keputusan Rapat Anggota untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.
c. Menerima dan atau menolak permohonan Anggota baru serta memberhentikan Anggota.
d. Menerima bagian Sisa Hasil Usaha sesuai keputusan Rapat Anggota.
e. Meminta jasa audit dan atau jasa lainnya kepada akuntan publik.
f. Melakukan semua upaya yang perlu untuk mengembangkan usaha “KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA (KPNI)”

Pasal 24
Pengurus mengadakan Rapat minimal 1 (satu) kali dalam tiga bulan antara lain untuk:
a. Memantau kesehatan dan mengevaluasi pelaksanaan usaha yang dilakukan oleh pengelola
b. Memberikan petunjuk atau saran-saran kepada Pengelola untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan, manajemen kelembagaan dan citra KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA)

Pasal 25
1) Bilamana Anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatannya habis, Rapat Pengurus dapat mengangkat penggantinya sampai dengan masa jabatan pengurus habis, dengan cara sebagai berikut:
a) Menunjuk salah seorang pengurus merangkap jabatan Anggota Pengurus yang berhenti
b) Mengangkat dari Anggota yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 3 untuk menduduki jabatan Anggota Pengurus yang berhenti
2) Pengangkatan pengganti Anggota Pengurus yang berhenti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dipertanggungjawabkan oleh pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.

Pasal 26
Pengurus setiap waktu dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota apabila:
a. Melakukan kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA ( KPNI ) dan atau Anggotanya.
b. Melanggar ketentuan berdasarkan keputusan Pengawas atau tidak menaati Undang-Undang Perkoperasian dan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Rapat Anggota.
c. Sikap dan tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan Koperasi

BAB IX
PENGAWAS

Pasal 27
1) Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota.
2) Pemilhan Pengawas dilakukan dengan Rapat, dan tata cara pemilihannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
3) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
4) Yang dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Bertakwa kepada Allah Yuhan Yang Maha Esa
b. Adil, amanah, jujur dan bertanggung jawab serta memiliki kecakapan untuk mengemban amanah sebagai pengawas.
c. Mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas tentang kelembagaan ekonomi dan perkoperasian terutama yang berkaitan dengan fungsi pengawas.
d. Sudah menjadi anggota koperasi minimal 1 (dua) tahun dan memeperlihatkan loyalitas serta disiplin yang tinggi dalam mengembangkan koperasi.
e. Tidak menjadi anggota organisasi yang dilarang pemerintah.
f. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan yang tercela
5) Pengawas dipilih untuk masa jabatan tiga tahun, dan anggota pengawas yang masa jabatannya habis dapat dipilih kembali untuk maksimum satu periode berikutnya
6) Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
7) Nama dan susunan Pengawas harus dicatat dalam buku daftar pengawas.
8) Sebelum memangku jabatannya, Anggota Pengawas harus mengucapkan sumpah atau janji pengawas di hadapan Rapat Anggota yang tata caranya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
9) Pengawas tidak menerima gaji akan tetapi diberikan imbal jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.

Pasal 28
1) Pengawas bertugas untuk:
a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA ( KPNI ) setiap 3 bulan sekali.
b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan dan disampaikan kepada Pengurus, Rapat Anggota dan Pemerintah.
c. Memastikan bahwa seluruh mekanisme pelayanan KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
2) Dalam hal tetentu Pengawas dapat meminta bantuan jasa audit kepada akuntan publik dengan persetujuan Pengurus.
3) Biaya jasa audit ditanggung oleh Koperasi dan dianggarkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK).

Pasal 29
Pengawas berwenang untuk :
a. Meneliti catatan berkas, pembukuan uang dan barang serta bukti bukti lainnya yang ada pada KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA)
b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
c. Memberikan koreksi, saran dan peringatan kepada pengurus.
d. Menggunakan fasilitas dan dana yang terasedia untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.

Pasal 30
Selain kepada Pengurus dan Rapat Anggota, Pengawas dan mereka yang melakukan pemeriksaan atas Koperasi, harus merahasiakan hasil pengawasan atau pemeriksaan.

Pasal 31
Pengawas berkewajiban membantu Pengurus dalam memberikan penjelasan tentang keadaan koperasi di dalam maupun di luar Rapat Anggota.

Pasal 32
Dalam hal Koperasi mengangkat Pengelola, maka Pengawas yang diangkat semata-mata berfungsi untuk pengawasan atau bertugas sebagai pengawas. Dan oleh karena itu Pengurus mengambil alih sepenuhnya fungsi pengawasan terhadap kelembagaan, manajemen, dan keuangan koperasi.

BAB X
MANAJER

Pasal 33
1) Yang dimaksud dengan Pengelola adalah Direksi atau Manajer dan yang dapat dikategorikan sebagai manajemen pada “KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA)”.
2) Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus “KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA)
3) Pengelola diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA ( KPNI )”.
4) Rencana pengangkatan tersebut ayat (2) diajukan dalam Rapat Anggota untuk mendapatkan persetujuan.
5) Hubungan antara Pengurus dan Pengelola tersebut pada ayat (2) merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.
6) Hubungan kerja, wewenang dan tanggung jawab serta persyaratan pengangkatan pengelola diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan surat perjanjian kontrak kerja
7) Pengelola berhak mengangkat karyawan dengan sepengetahuan pengurus koperasi.

BAB XI
PEMBUKUAN

Pasal 34
1) “KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) ” wajib penyelenggarakan pembukuan tentang badan usahanya.
2) Tahun buku “KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA)” mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
3) “KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA)” wajib pada setiap tutup tahun buku mengadakan perhitungan hasil usaha dan membuat laporan keuangan.
4) Laporan keuangan yang dimaksud dalam ayat (3) harus ditanda tangani oleh semua Anggota Pengurus.
5) Pengurus dapat menentukan kebijakan system administrasi pembukuan “KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA ( KPNI ) “sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII
KEADAAN KOPERASI TIDAK DIRAHASIAKAN

Pasal 35
Pada waktu kantor dibuka, maka pengurus harus memberi kesempatan pada :
a) Setiap orang yang berkepentingan untuk menelaah Akta Pendirian KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA ( KPNI ) dan Akta Perubahannya tanpa biaya, dan untuk mendapatkan salinannya atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya.
b) Setiap anggota dan pejabat instansi berwenang dapat menelaah di tempat buku catatan-catatan dan perhitungan keuangan serta laporan pemeriksaan, tanpa biaya dan untuk mendapatkan salinan atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya.

BAB XIII
DANA USAHA

Pasal 36
1) Yang dimaksud dana usaha adalah dana-dana yang bersumber dari dan diusahakan oleh “KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) terdiri dari:
a) Modal koperasi yang meliputi modal sendiri dan modal penyertaan
b) Dana amanah
2) Modal sendiri berasal dari:
a) Simpanan pokok.
b) Simpanan wajib.
c) Simpanan Sukarela.
d) Simpanan Berjangka atau Investasi.
e) Cadangan.
f) Hibah ( sumbangan atau donasi ) yang tidak mengikat.
3) Modal penyertaan dapat berasal dari:
a) Anggota dan mitra usaha.
b) Koperasi lain dan atau anggotanya.
c) Bank dan lembaga keuangan lainnya.
d) Sumber sumber lainnya yang sah dan halal.
4) Dana amanah dapat berupa:
a) Simpanan simpanan sukarela anggota.
b) Dana-dana amanah perorangan atau lembaga.

Pasal 37

1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA (KPNI) Simpanan Pokok sebesar Rp 300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan simpanan wajibnya Rp. 100.000,( Seratus Ribu Rupiah ) / bulan.
2) Uang Simpanan Pokok harus dibayar sekaligus,
3) Setiap Anggota harus mempunyai atas namanya pada KPNI (Koperasi Perawat Nasional Indonesia) simpanan wajib dan simpanan lainnya yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Anggota
4) Pada waktu keanggotaan berakhir, simpanan pokok dan simpanan wajib merupakan suatu tagihan atas koperasi sebesar jumlahnya secara kumulatif setelah dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.
5) Uang simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diminta oleh Anggota selama masih menjadi Anggota.
6) Uang simpanan dalam bentuk atau jenis lainnya selain simpanan pokok dan simpanan wajib dapat diminta kembali oleh Anggota selama masih menjadi Anggota.

Pasal 38
Apabila keanggotaan berakhir sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1), maka uang simpanan pokok dan simpanan wajib setelah dipotong bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada anggota. Persyaratan dan tata cara pengembaliannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB XIV
SISA HASIL USAHA

Pasal 39
1) Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatan yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan
2) Sisa Hasil Usaha yang diperoleh setelah dikurangi zakat sebesar 2,5%, ( dua setengah persen ) pembagiannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
3) Pembagian dan persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah sesuai keputusan Rapat Anggota.

Pasal 40
1) Cadangan adalah kekayaan koperasi yang diperuntukan guna menutup kerugian koperasi,sehingga tidak boleh dibagikan kepada Anggota.
2) Penggunaan cadangan untuk menutup kerugian koperasi harus berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
3) Rapat Anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan setinggi-tingginya 75% dari jumlah cadangan guna kepentingan usaha koperasi dan sekurang-kurangnya 25% dari jumlah cadangan harus disimpan pada Bank Umum dan atau Bank Pemerintah dalam bentuk Tabungan dan atau Giro.

BAB XV
TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 41
1) Apabila “KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA)” dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata kekayaan tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka sekalian anggota diwajibkan menanggung kerugian masing-masing terbatas pada simpanan pokok dan simpanan wajib yang seharusnya telah disetor oleh Anggota yang bersangkutan kepada koperasi serta modal penyertaan yang dimilikinya
2) Anggota yang telah berhenti dari “KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskannya setelah keluar dari “KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA)” sepanjang belum melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
3) Kerugian KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) pada akhir satu tahun buku ditutup dengan cadangan.
4) Bilamana kerugian yang dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi maka Rapat Anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian dengan Sisa Hasil Usaha tahun-tahun berikutnya apabila kerugian yang terjadi bukan disebabkan kelalaian Pengurus.

BAB XVI
PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 42
Pembubaran “KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA)” dan atau penutupan Unit Simpan dan Bagi Hasil dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota dan atau Keputusan Pemerintah.

Pasal 43
1) Pembubaran “KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA)” dan atau penutupan Unit Simpan dan Bagi Hasil atas keputusan Rapat Anggota dilakukan melalui Rapat Angota Luar Biasa sebagaimana diatur dalam pasal 17 dan 18 (2).
2) Pembubaran “KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA)” dan atau penutupan Unit Simpan dan Bagi Hasil berdasarkan keputusan Rapat Anggota didasarkan karena:
a) Jangka waktu berdiri KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) telah berakhir.
b) Keberadaan dan kegiatan usaha KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) tidak lagi dapat diharapkan.
c) Keputusan pembubaran KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) dan atau penutupan Unit Pinjam dan Bagi Hasil atas keputusan Rapat Anggota harus diberitahukan secara tertulis oleh kuasa Rapat Anggota kepada para Kreditur dan Pemerintah.
3) Selama pemberitahuan keputusan pembubaran KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) dan atau Unit Simpan dan Bagi Hasil belum diterima oleh Kreditur maka pembubaran KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) dan atau penutupan Unit Simpan dan Bagi Hasil belum berlaku baginya.

Pasal 44
Keputusan pembubaran KOPERASI KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) dan atau penutupan Unit Simpan Pinjam Bagi Hasil oleh Pemerintah dilakukan apabila :
a. Terdapat bukti-bukti bahwa KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) dan atau Unit Simpan dan Bagi Hasil tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkoperasian serta peraturan pelaksanaannya dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasarnya, atau
b. Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang pasti, atau
c. KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) dan atau Unit Simpan dan Bagi Hasil dinyatakan Pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, atau,
d. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan dan atau tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian/perubahan Anggaran Dasar KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA).

Pasal 45
1) Penyelesai mempunyai hak, kewajiban dan wewenang antara lain:
a) Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA ( KPNI ) atau Unit Simpan dan Bagi Hasil dalam penyelesaian
b) Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan
c) Memanggil Anggota dan bekas Anggota tertentu, pengurus dan Pengawas baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
d) Memperoleh, memeriksa dan menggunakan catatan-catatan serta arsip KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA (KPNI ) dan atau Unit Simpan dan Bagi Hasil.
e) Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari hutang lainnya.
f) Menggunaka sisa kekayaan KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) dan atau Unit Simpan dan Bagi Hasil untuk menyelesaikan kewajiban koperasi dan atau Unit usaha
g) Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota.

2) Dalam masa penyelesaian, kewajiban pembayaran KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) dan atau Unit Usaha yang harus didahulukan berdasarkan urutan sebagai berikut :
a) Gaji pegawai yang terutang.
b) Biaya perkara di pengadilan.
c) Biaya lelang.
d) Pajak KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA)
e) Biaya kantor seperti listrik, air, telepon, sewa, dan pemeliharaan gedung.
f) Penyimpanan dan atau penabung yang pembayarannya dilakukan secara berimbang dalam jumlah yang ditetapkan oleh tim penyelesai berdasarkan persetujuan menteri.
g) Kreditur lainnya.
3) Tim penyelesai wajib melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalamkeputusan pembubaran KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) dan atau Unit Simpan Pinjam Bagi Hasil.
4) Tim penyelesai membuat berita acara mengenai pelaksanaan tugasnya.
5) Biaya tim penyelesai berdasarkan keputusan Rapat Anggota dibebankan pada KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) dan atau Unit Usaha, yang besarnya sebanyak-banyaknya 5% dari jumlah sisa penyelesaian.
6) Biaya tim penyelesai berdasarkan keputusan pemerintah dibebankan kepada pemerintah
7) Berita acara hasil penyelesaian disampaikan kepada pemerintah dan dengan diserahkan berita acara penyelesaian pembubaran KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) dan atau Unit Usaha Bagi Hasil, maka tugas tim penyelesai berakhir.

Pasal 46
1) Pembubaran KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) dan atau Unit Simpan dan Bagi Hasil diumumkan oleh pemerintah dalam berita negara dan biaya untuk itu ditanggung oleh pemerintah.
2) Selain ketentuan dimaksud pada ayat (1) terhadap penutupan Unit Usaha harus diumumkan oleh KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) dan dilaporkan kepada pemerintah.
3) Status Badan Hukum KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) dan atau Unit Usaha dalam Berita Negara.

BAB XVII
PEMBINAAN

Pasal 47
1) KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) berada di bawah pembinaan pemerintah yang dilakukan oleh kuasa Menteri Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia di daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya.
2) Pembinaan dimaksud dalam ayat (1) adalah dalam rangka memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA).
3) Terhadap Unit Simpan dan Bagi Hasil, pemerintah dalam pembinaannya mempunyai tugas sebagai berikut :
a) Memantau perkembangan Unit Usaha secara berkala melalui laporan keuangan.
b) Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik menyangkut organisasi ataupun usahanya.
c) Melakukan penilaian kesehatan Unit Usaha .
d) Pelaksanaan pembinaan oleh pemerintah sebagaimana disebut pada ayat (1) tidak dimaksudkan untuk ikut campur dalam urusan internal KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) akan tetapi untuk menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan, agar menjadi KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA ( KPNI ) yang sehat, kuat, tangguh, dan mandiri.
4) KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) apabila tidak memberikan kesempatan serta membantu kelancaran pemeriksaan yang dilakukan pemerintah sebagaimana diatur dalam ayat (3), dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah berupa penghentian sementara kegiatan usahanya sampai dengan penutupan Unit Usaha

BAB XVIII
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 48
KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA ( KPNI ) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB XIX
SANKSI-SANKSI

Pasal 49
1) Setiap anggota yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan peraturan lainnya yang berlaku dikenakan sanksi secara bertahap mulai dari peringatan pertama, kedua, ketiga, skorsing sampai dengan pemberhentian dengan hormat.
2) Setiap anggota yang tidak melaksanakan kewajiban dalam transaksi usaha dan mencemarkan nama baik koperasi, dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.
3) RapatAnggota dapat memutuskan untuk memberhentikan Pengurus dan Pengawas, apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan lainnya yang berlaku.
4) Pengelola dan karyawan yang melanggar ketentuan surat perjanjian/kontrak kerjanya sehingga mengakibatkan kerugian bagi KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA ( KPNI ) dapat diberhentikan, dan penyelesaian kewajibannya atas kerugian yang diderita KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA ( KPNI ) dilakukan secara Rapat kekeluargaan.
5) Sanksi – sanksi yang dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) tidak menutup kemungkinan dilakukan penuntutan oleh KPNI (KOPERASI PERAWAT NASIONAL INDONESIA) ( KPNI ) sesuai dengan hukum yang berlaku.

BAB XXI
PENUTUP

Pasal 50
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.